Halaman33 dari 44 MATERI UNDANG‐UNDANG ACARA TATA USAHA NEGARA 101. Peradilan tata usaha negara diatur dalam A. UU No. 9 tahun 2004 B. UU No. 5 tahun 1986 C. UU No. 4 tahun 2004 D. Jawaban a dan b benar Jawaban D Undang‐undang Nomor 9 Tahun2004 tentang perubahan undang‐undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 UU No 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, bahwa objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Badanbadan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 secara organisatoris Harahapmembagi beberapa asas hukum yang terdapat dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu asas praduga rechmatig,asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda adanya kasus
MenurutRozali Abdullah dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal.5), Peradilan TUN hanya berwenang mengadili sengketa TUN, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.

tundukdalam UU No. 51 Tahun 2009 sebagai hukum acara peradilan tata usaha negara. Pada kasus OSO, Ketua Pengadilan TUN Jakarta mengeluarkan surat perintah eksekutorial

Dalamkeadaan tertentu dari segi perlindungan hukum, oleh ketentuan hukum acara TUN. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan TUN ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha

PeradilanTata Usaha Negara DIAJUKAN SEBAGAI TUGAS MATA KULIAH HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DOSEN PENGAMPU : EDI PRANOTO, S.H.,M.HUM. Disusun oleh : Pujatmi 181003742015569 Novitri Eka Hapsari 181003742015722 Vita Meylani Susanti 181003742015890 Sendy P.Prilyawan 181003742015569 Vinani Yosila Apriliansyah 181003742015724 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG NOVEMBER

UUNo. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Angka 9 :"Keputusan Tata Usaha Negara IJLIL 128 VOLUME 2 NOMOR 1 JANUARI-JUNI 2020 Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik adalah suatu
.
  • 5jkot330go.pages.dev/5
  • 5jkot330go.pages.dev/143
  • 5jkot330go.pages.dev/172
  • 5jkot330go.pages.dev/288
  • 5jkot330go.pages.dev/433
  • 5jkot330go.pages.dev/230
  • 5jkot330go.pages.dev/176
  • 5jkot330go.pages.dev/380

    • contoh kasus hukum acara peradilan tata usaha negara